Jakarta – Sebanyak 683 situs pemerintah dan pendidikan nonaktifkan gara-gara susupi judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan mayoritas sudah tidak pakai lagi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan situs pemerintah dan pendidikan tersebut menggunakan domain .go.id.
Judi Online
“Kan dia (judi online) masuk ke situs-situs go.id dan sebagian itu memang sudah nggak dipakai lagi. Banyak yang go.id nggak pakai, maksudnya sudah tidak ada domain itu,” ujar Usman di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
USMAN
Usman mengungkapkan penonaktifan sementara terhadap ratusan pemerintah dan pendidikan itu, karena Kominfo tengah memantau pergerakan penyusupan judi online tersebut.
“Nah, (judi online) ini itu menyusup ke situ. Karena itu nonaktifkan sementara, mau kita lihat dulu menyusup ke situs mana. Jadi, ada beberapa tentu, yang lain kita tutup beneran karena terbukti situs judi,” sambungnya.
beritakan sebelumnya, Kominfo menonaktifkan 683 situs pemerintah dan pendidikan karena susupi judi online.
Secara rinci ada 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs domain ac.id merupakan hasil temuan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.
KOMINFO
Kominfo memiliki wewenang melakukan penonaktifan sementara nama domain yang berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.
“Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggara Sistem Elektronik secara andal, aman, dan tanggung jawab terhadap operasi Sistem Elektronik sebagaimana mesti,”kata Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
JUDI ONLINE MERUPAKAN MASALAH SERIUS DI INDONESIA: 683 SITUS PEMERINTAH TERINFILTRASI OLEH JUDI ONLINE DAN TIDAK TERAWAT
Kehadiran judi online di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mengancam moralitas masyarakat, tetapi juga memberikan dampak buruk pada perekonomian negara. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai tindakan untuk melarang perjudian online, situs-situs judi online yang merugikan tetap bertebaran di seluruh dunia maya.
Dalam sebuah laporan baru-baru ini, temukan bahwa ada 683 situs pemerintah di Indonesia yang telah terinfiltrasi oleh perjudian online. Ini merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan, karena situs-situs tersebut seharusnya tidak berisi konten judi .
Tidak hanya itu, kebanyakan dari situs-situs pemerintah tersebut juga terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Hal ini memungkinkan para penjahat siber untuk dengan mudah mengambil alih situs tersebut dan memasang iklan judi . Akibatnya, situs-situs tersebut menjadi sarang judi yang merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi masalah ini. Pertama, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap situs-situs pemerintah yang tidak terpakai dan terbengkalai. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs judi yang merugikan.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online. Melalui pendidikan dan kampanye sosial, harapkan masyarakat dapat lebih menyadari dampak buruk yang timbul oleh judi dan memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
Kesimpulannya
keberadaan situs judi yang merugikan di Indonesia bukanlah hal yang bisa abaikan. Pemerintah perlu mengambil tindak tegas untuk menanggulangi masalah ini dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang timbul. Jangan biarkan situs-situs pemerintah kita terinfiltrasi oleh perjudian online lagi!